Polda Kalteng Imbau Masyarakat Waspada Bahaya Laten Radikalisme dan Terorisme

PALANGKA RAYA - Paham radikalisme dan terorisme masih menjadi bahaya laten di tengah masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Peran masyarakat dalam memperhatikan kondisi lingkungannya sangat dibutuhkan dalam upaya deteksi dini menghentikan penyebaran paham tersebut. 

Baca juga: Wakapolda Kalteng Dan Kaplresta Palangka Raya Bagikan Bansos kepada Peserta Vaksinasi

Hal tersebut disampaikan, Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. melalui Kabid Humas Kombes Pol. K. Eko Saputro, S.H., M.H. , Rabu (23/3/22) siang.

Diterangkanya, bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk terpapar paham radikalisme apabila terdapat pemicu atau didorong oleh faktor korelatif.

Baca juga: Bambang Pamungkas Dipanggil Polri Karena Terlantarkan Anak, Benarkah ?

"Faktor paling dominan masuknya paham radikalisme di tengah masyarakat adalah politisasi agama, pemahaman agama yang menyimpang dan faktor kemiskinan, " katanya.

"Sehingga, sangat penting kiranya masyarakat terus memproteksi diri melalui pemahaman agama yang benar dengan semangat Pancasila yang menjunjung kebhinekaan serta semangat persatuan dalam keberagaman, " imbuhnya

Baca juga: Tim Virtual Police Humas Polda Kalteng Beri Edukasi dan Pembina Warganet

Eko menjelaskan, radikalisme dan terorisme adalah musuh negara, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjauhkan generasi muda dari pemahaman sesat tersebut sangat diperlukan.

"Disamping itu, saya juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap paparan radikalisme dari media sosial yang masif terjadi, " imbaunya.

Baca juga: Cegah Omicron Lewat PPLN, Kapolri Pastikan Prokes dan Karantina di PLBN Entikong

"Saya berharap juga, agar masyarakat dapat mencerna suatu informasi di media sosial untuk bekal penting masyarakat membentengi diri akan paham tersebut, " tandasnya.

Eko menyebutkan, bahwa paham radikalisme biasanya berbalut ajakan tindakan kekerasan yang dibenarkan dan propaganda melawan pemerintahan yang sah melalui suatu tindakan radikal. 

Baca juga: Bebas Korupsi, Karumkit Bhayangkara Sematkan PIN WBK dan Beri Reward Personel

"Tidak ada suatu tindakan kekerasan yang dibenarkan, baik dari sisi agama dan hukum di Indonesia. Terus bentengi diri dari paham radikalisme dan terorisme dengan memperkuat keimanan dan menjunjung tinggi semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, " tutupnya. ***